KPU dan Bawaslu Sumut Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu

0
1254

FGD KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota di Hotel Dharma Deli Medan, Senin (23/6)Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilu menggelar acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sumatera Utara, Senin (23/6) di Hotel Dharma Deli Medan.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea setelah sebelumnya Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan menyampaikan bahwa pada Pileg 2014 lalu banyak persoalan yang terjadi, dimana ada beberapa rekomendasi dari hasil rapat evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya.

“Banyaknya dugaan  pelanggaran kode etik yang terjadi di Sumut dan Sumut masuk dalam kategori lima besar yang memiliki perselisihan pemilu. Pantauan kita, ada satu institusi yang dilaporkan sampai dua kali dan ada juga penyelenggara yang mendapat peringatan keras, pemecatan dan rehabilitasi,” papar Syafrida.

Sementara Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dalam arahannya di hadapan peserta rapat dari Bawaslu, PanwasKabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dan secretariat KPU Kabupaten/Kota agar penyelenggara pemilu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mensukseskan Pilpres yang digelar 9 Juli 2014 nanti.

“Bekerjalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai penyelenggara pemilu,” tandasnya.

KPU dan Panwas, kata Mulia adalah sama-sama penyelenggara pemilu, sama-sama punya spirit untuk mensukseskan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sukses tidaknya Pilpres 2014 terletak pada penyelenggara agar menjaga independensi dan integritasnya.

Pantauan di lokasi rapat, peserta yang hadir dibagi dalam 3 kelompok untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD). Dalam diskusi terungkap bahwa KPU Kabupaten/Kota telah melakukan evaluasi terhadap PPK dan PPS, dimana petugas PPK dan PPS ada yang diberhentikan karena tidak aktif, karena mengundurkan diri dan terindikasi melakukan pelanggaran kode etik.

Hasil diskusi juga mengangkat permasalahan yang disampaikan Panwas, bahwa formulir C6 banyak yang tidak didistribusikan. Menindaklanjuti permasalahan ini, Ketua Bawaslu Syafrida mengingatkan agar KPU Kabupaten/Kota benar-benar dalam memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan Pilpres 2014 terutama dalam hal pengisian formulir-formulir yang harus diisi setelah Pilpres. (Jam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here