KPU Sumut Gelar Bimtek dan Simulasi Pungut Hitung Pilpres 2014

0
1132

Penyandang Cacat (Disabilitas) juga memiliki hak yang sama dalam menyalurkan suaranya. Foto : James P. Pardede

Penyandang Cacat (Disabilitas) juga memiliki hak suara yang sama dalam menyuarakan hak suaranya di Pilpres 2014. Foto : James P. Pardede

Untuk mensukseskan agenda pemilihan umum presiden (Pilpres) yang akan digelar 9 Juli 2014 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 selama 3 hari di Hotel Dharma Deli Jalan Balai Kota Medan, Selasa (17/6) sampai Kamis (19/6).

Setelah sebelumnya melakukan evaluasi terahadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan evaluasi terhadap penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten/Kota), KPU Sumut melanjutkan acara dengan agenda Bimtek dan Simulasi Pungut Hitung.

Bimtek dan simulasi dihadiri Komisioner KPU dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Acara hari kedua, diisi dengan agenda simulasi pungut hitung dan tata cara pengisian formulir-formulir yang ada dalam pelaksanaan Pilpres 2014 nanti.

Simulasi disutradarai oleh Komisioner KPU Sumut Bidang Data Teknis Benget Silitonga. Petugas dan Panitia PPS, Panwas, Saksi Calon, Linmas serta Pemilih diperankan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir dalam acara simulasi.

Pada acara simulasi pungut hitung, KPU Sumut juga mengundang warga masyarakat dari penyandang cacat atau disabilitas. Ada Ketua Panitia Pemilu untuk Akses Penca Samaun, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumut Jenny Heriani dan Sekretaris HWDI Siti Robiatun serta anggota Mariani Sihombing.

Benget Silitonga menyampaikan bahwa simulasi pungut hitung adalah salah satu upaya untuk lebih mendekatkan penyelenggara pemilu dengan berbagai persoalan yang mungkin bisa muncul di TPS di daerah masing-masing.

“Simulasi ini akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana solusi ketika menghadapi pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan, pemilih yang pindah TPS, pemili yang menggunakan formulir A-5 serta persoalan-persoalan lain yang mungkin bisa muncul di TPS masing-masing kabupaten/kota,” kata Benget Silitonga.

Simulasi ini juga menghadirkan penyandang cacat (disabilitas), lanjut Benget. Keberadaan disabilitas sebagai warga negara juga memiliki hak yang sama dalam menyalurkan suaranya. Permasalahannya adalah, banyak penyelenggara pemilu terutama petugas PPS di daerah kurang memahami bagaimana menangani warga disabilitas yang berkeinginan besar menyalurkan hak suaranya.

:Seringkali lokasi TPS di daerah-daerah tertentu tidak bisa diakses oleh kaum disabilitas karena TPS-nya di lapangan rumput yang sulit dilalui penyandang cacat yang menggunakan kursi roda, lokasi TPS di kelilingi parit atau lokasi TPS lainnya yang sulit diakses oleh kaum disabilitas,” tandasnya. (Jam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here