Rapat Koordinasi DPTb Menuju Peningkatan Kualitas Daftar Pemilih

0
291

Medan — Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dilaksanakan di Wing Hotel Kualanamu pada 7-8 Maret bertujuan untuk mempersiapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kedua (DPTb-2) KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Rapat ini diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut sebagai tindak lanjut pasca mengikuti Rapat Koordinasi DPTb I dan Rekapitulasi DPTb I tingkat Nasional serta untuk mengkoordinasikan tindak lanjut Rekapitulasi DPTb Tahap II.

Komisioner KPU Sumut Divisi Perencanaan dan Logistik Batara Manurung menyampaikan ada beberapa isu yang menjadi perhatian KPU saat ini, salah satunya warga negara asing yang masuk ke dalam DPTb. Temuan dari Kemendagri tersebut akan ditindaklanjuti oleh KPU dengan cara mencocokkan e-KTP WNA ke pemiliknya sebagai tindakan pengecekan faktual. Data e-KTP warga negara asing yang ditemukan masuk DPT akan dihapus oleh KPU dari DPT dan DPTb.

“Ini merupakan bentuk peningkatan kualitas daftar pemilih dan perlindungan terhadap hak pilih,” ujar Batara saat membuka acara.

Ditambahkan Herdensi Adnin, Komisioner KPU Sumut Divisi Data dan Informasi bahwa perubahan jadwal rekapitulasi DPTb di tingkat PPS menjadi 17-18 Maret tidak akan mempengaruhi hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan beberapa KPU Kabupaten/Kota. “Bagi PPS yang sudah merekap dan tidak ada pemilih tambahan berarti DPTb sudah tuntas. Sementara jika masih ada tambahan DPTb sebelum tanggal 17 Maret maka KPU daerah harus melaksankan pleno agar bisa dijelaskan kepada khalayak ramai,” tuturnya.

Kemudian, hasil rapat pimpinan menyepakati pada 18-19 Maret dilaksanakan rekapitulasi di tingkat PPK, pada 19-20 Maret di tingkat Kabupaten/Kota, dan pada 20-21 Maret rekapitulasi di tingkat KPU provinsi. Rapat ini juga membahas tentang restrukturisasi TPS, TPS berbasis DPTb, dan pemilih tambahan rutan/lapas.

Dalam rapat ini Herdensi juga berharap rapat koordinasi kali ini dapat menyamakan persepsi setiap KPU Kabupaten/Kota agar data pemilih di Sumut semakin berkualitas dan melindungi seluruh hak pilih warga Indonesia.