KPU Sumut Minta Dukungan Pemprov dan Pemda Fasilitasi Pemilu 2019

0
140

Medan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta dukungan pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) untuk menfasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal ini disampaikan Yulhasni, Ketua KPU Sumut dalam acara Rapat Koordinasi Antisipasi Permasalahan/Hambatan Pemilu 2019 di Aula Raja Inal, Jumat (15/2).

Dukungan pemprov dan pemda diminta untuk mendukung empat tahapan pemilu yang sedang dan akan berjalan yaitu tahap pendataan pemilih, tahap kampanye, tahap pengiriman logistik, serta tahap pemungutan dan penghitungan suara. “Kesuksesan pemilu tahun ini ada di tangan kita semua. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, kemudian didukung oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Disdukcapil, TNI, dan juga Polri,” ujar Yulhasni.

Pada tahap pendataan pemilih, KPU meminta Disdukcapil melakukan perekaman KTP elektronik penghuni lapas/rutan yang belum terdata. Kemudian, diperlukan koordinasi intensif antara KPU-Disdukcapil-Kalapas/rutan terkait data yang berubah seiring keluar masuknya penghuni lapas.

KPU juga meminta pemerintah daerah turut mesosialisasikan batas waktu pengurusan surat pindah memilih paling lama 30 hari menjelang 17 April 2019 serta memastikan masyarakat telah terdaftar sebagai DPT dibantu oleh camat, lurah, kepala desa, hingga kepala lingkungan.

Terkait kampanye, Yulhasni mengingatkan agar pejabat negara yang yang berstatus anggota partai politik dalam berkampanye harus meminta izin cuti kepada menteri dalam negeri. Bantuan pemerintah yakni Satpol PP juga diminta untuk memasang dan menertibkan alat peraga kampanye.

Sementara untuk tahapan logistik, KPU meminta pengamanan khusus dalam pengamanan gudang logistik pemilu, pendistribusian logistik ke daerah yang rawan bencana dan sulit diakses kendaraan umum, terutama daerah Nias, serta proses pengiriman surat suara dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pemilu 2019. Untuk itu pemprov, pemda, Disdukcapil, Polri, dan TNI akan turut serta membantu mengantisipasi permasalahan di setiap tahapan pemilu. “Saya juga pastikan ASN di Sumut netral dalam pemilu 2019,” paparnya.

Rapat Koordinasi Antisipasi Permasalahan/Hambatan Pemilu 2019 ini dihadiri oleh KPU Sumut, Bawaslu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dinas kependudukan dan catatan sipil, polri, TNI, beserta stakeholder terkait. Dalam rakor ini disepakati seluruh stakeholder akan membangun sinergisitas dalam melaksanakan Pemilu 2019.