Tanpa Identitas Kependudukan, KPU Sulit Mendata Pemilih Lapas/Rutan di Sumut

0
92
Koordinator Divisi Data dan Informasi Herdensi Adnin memberian penjelasan tentang penyusunan DPK, DPTb, dan Perbaikan DPT kepada peserta pemilu.

Medan — Koordinator Divisi Data dan Informasi Herdensi Adnin mengatakan saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) sulit mendata pemilih di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sumut karena mayoritas warga binaan tidak memiliki identitas kependudukan. “Data yang kami terima kebanyakan hanya terdiri atas nama dan alamat tanpa nomor NIK dan KK,” ujar Herdensi di Aula KPU Sumut dalam acara Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan DPT pada Kamis (7/2).

Padahal, untuk memverifikasi data tersebut diperlukan identitas kependudukan berupa Nomor NIK dan KK dari setiap pemilih yang berfungsi sebagai administrasi kependudukan. Data inilah yang menjadi acuan KPU mendata warga binaan lapas/rutan sebagai pemilih tambahan (DPTb). “Kalau tidak ada e-KTP KPU tidak bisa memasukkan mereka ke DPTb,” jelas Herdensi.

Data yang diterima KPU Sumut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, penghuni lapas/rutan di Sumut berjumlah 31.701 orang. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 7.591 orang sudah terdaftar sebagai DPT, dan 7.715 orang sudah melakukan perekaman e-KTP. Sementara itu, sebanyak 10.458 orang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

“KPU Sumut berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi hak pilih warga binaan lapas dan rutan. Maka dari itu perlu dukungan dari seluruh pihak,” tambah Herdensi.

M Ismael P. Sinaga, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumut berujar untuk menanggulangi hal tersebut Disdukcapil telah melaksanakan perekaman serentak pada 14-19 Januari lalu. Perekaman serentak ini berhasil mendata sekitar 14 ribu lebih warga yang belum memiliki identitas kependudukan.

“Namun masih ada sekitar 14 ribu warga binaan yang belum terekam e-KTP-nya,” sebut Ismael. Hal ini terjadi karena kendala jaringan dan keterbatasan mesin cetak untuk mencetak e-KTP dalam satu hari. Untuk itu, Disdukcapil akan memperpanjang perekaman e-KTP selama satu hingga dua minggu.

Ismael juga mengapresiasi usaha KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang ada di lapas dan rutan. Sebab warga binaan di lapas dan rutan memiliki hak yang sama untuk memilih pada Pemilu 2019. Disdukcapil dalam hal ini juga akan berusaha memastikan seluruh warga binaan lapas/rutan sudah melakukan perekaman KTP elektronik.