Regulasi Persyaratan Parpol Menjadi Peserta Pemilu 2019 Belum Terbit

0
2292

Benget di Muskerwil Perindo SumutSibolangit-Walau Pemilu 2019 tidak lama lagi, namun ketentuan yang mengatur pendaftaran dan verifikasi Parpol menjadi  peserta Pemilu 2019 belum terbit. Walau begitu, ketentuan pendaftaran dan verifikasi Parpol pada Pemilu 2014 sebagaimana diatur dalam UU  No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif 2014 bisa dijadikan sebagai gambaran bagi parpol baru yang sedang mempersiapkan diri menjadi Peserta Pemilu 2019. Demikian disampaikan Anggota KPU Sumut Divisi Teknis Benget Silitonga dalam Musyawarah Kerja Wilayah  (Muskerwil-I)  DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara,  yang berlangsung  Kamis 19 Mei 2016 di Brastagi, Tanaha Karo.

Dalam acara yang dihadiri unsur DPP, DPW dan pengurus DPD kab/kota se Sumut Partai Perindo tersebut Benget Silitonga mereview ketentuan pendaftaran dan verifikasi parpol menjadi Peserta Pemilu 2014 yang diatur dalam UU No.8 tahun 2012 dan PKPU No.8 tahun 2012. Untuk menjadi peserta Pemilu 2014, parpol harus memenuhi sejumlah syarat yakni, berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;   memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi;  memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;  memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;   menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;   memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupaten/kota  yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;  mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;  mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan  menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.

Semua syarat tersebut kemudian akan diverifikasi oleh KPU. Ada jenis  verifikasi yang diatur dalam PKPU No. 8/2012 yakni verifikasi administratif dan verifikasi faktual. “KPU RI akan melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh dokumen persyaratan  yang diserahkan DPP Parpol. Setelah lolos verifikasi administrasi, maka selanjutnya adalah tahap verifikasi faktual. KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU kab/Kota  melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan, jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, dan kantor tetap parpol sesuai tingkatan. Khusus KPU Kab/Kota, mereka juga akan melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan keaggotaan Parpol dengan metode  sensus maupun  sampel acak sederhana”, papar Benget dalam presentasinya.

Benget juga menjelaskan tingginya dinamika proses pendaftaran dan verifikasi Parpol dalam Pemilu 2014. “Awalnya ada ketentuan dalam pasal 8 (1) UU No.8/2012 yang mengatur Parpol yang melewati ambang batas suara (Parlmentary Threshold) dalam Pemilu terakhir serta merta lolos menjadi Peserta Pemilu 2014. Namun MK lewat Putusan No. 52/PUU-X/2012 membatalkan pasal tersebut sehingga semua parpol, baik lama maupun baru, memiliki posisi setara yakni harus diverifikasi”, terang Benget.

Dalam sesi tanya jawab, muncul pertanyaan peserta, apakah ketentuan verifikasi parpol Pemilu 2014 tersebut akan tetap atau berubah lagi? “Ya sangat tergantung pembuat UU. KPU tidak berposisi menjawab hal tersebut. Tapi berdasarkan trend Pemilu, persyaratan Parpol menjadi peserta Pemilu senantiasa berubah makin ketat. Apalagi patut dicatat, Pemilu 2019 adalah Pemilu Serentak Legislatif dan Eksekutif. Isu strategis yang jadi penting adalah apakah Presidential  Threshold masih akan dipertahankankan dan bagaimana formulanya, mungkin saja  persyaratan parpol menjadi peserta Pemilu 2019 jadinya lebih ketat”, jawab  Benget. Benget  berharap parpol termasuk Parpol Perindo segera  mendorong  regulasi Pemilu 2019 untuk dibahas dan diterbitkan pembuat UU supaya cukup waktu bagi penyelenggara dan peserta mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2019. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here