EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI DI DAERAH

0
577
Implementasi Kebijakan Politik
Narasumber : Anggota KPU Sumut Benget M Silitonga menjadi pembicara pada kegiatan Rapat Evaluasi Implementasi Kebijakan Politik dalam Negeri di Daerah yang difasilitasi oleh Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grand Serela. (foto : marizka irsanya/kpu sumut)

MEDAN —  Kemendagri menggelar Acara Rapat Evaluasi Implementasi Kebijakan Politik dalam Negeri Di Daerah yang difasilitasi oleh Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grand Serela Jl. Gatot Subroto, Kamis (07/04). Acara dihadiri oleh Pejabat Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, Tokoh Masayarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat dan Ormas se Kota Medan yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 yang lalu di Sumatera Utara.

Dalam evaluasi tersebut, Kabid Poldagri Kesbangpolinmas Sumatera Utara mengatakan bahwa Pemilukada di Sumatera Utara berjalan aman dan lancar baik dari segi kemanan dan ketertiban maupun dari segi penyelenggaranya termasuk KPU,  bila dilihat sungguh-sungguh Pemilu ini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten. Tetapi masih ada hal-hal yang kurang termasuk rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dibeberapa daerah  khususnya di Kota Medan namun ada daerah yang tingkat partisipansinya bisa dikatakan suksus yaitu Kabupaten Pakpak Bharat. Semua itu tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mengajak pemilih untuk datang ke TPS melaui sosialisasi, pertemuan-pertemuan, seminar dan lainnya dengan melibatkan ormas dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, Benget Silitonga, mengatakan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Medan menjadi catatan nasional bagi KPU selain itu pilkada susulan di satu daerah juga menjadi catatan nasional. KPU Sumut tidak bersombong diri karena Pilkada disumut berjalan kondusif dimana perkiraan sumut adalah daerah yang dianggap rawan dalam pilkada namun hal itu tidak terjadi khususnya di Nias Selatan dan Mandailing Natal.  Ada beberapa target yang dicapai oleh KPU selaian dari Pilkada berjalan kondusif , yaitu pada Pilkada sebelumnya untuk mendapatkan salinan C1 sangat sulit namun pada pilkada ini KPU sudah melakukan terobosan dengan menscan C1 yang dapat diupload sehingga dapat menghindari dugaan dalam penyelewengan dan manipulasi data.

Benget Silitonga menambahkan salah satu catatan yang paling penting terkait implementasi  yaitu regulasi dimana pada pemilu sebelumnya regulasi itu sangat terburu-buru yang berakibat implementasi bahkan sosialisasinya sangat sulit karena PKPU mengacu kepada UU namun pada pilkada ini regulasi sangat cepat baik itu UU, Perpu maupun PKPU itu sendiri. Namun regulasinya masih parsial karena aturannya masih banyak diatur dalam peraturan terpisah.

Selanjutnya Benget Silitonga juga menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan pemilu dan pilkada selanjutnya diantaranya Pembuatan regulasi dibuat secara terencana, komprehensif dan tidak terpisah-pisah, Untuk Pemilu dan Pilkada sebaiknya dibiayai oleh APBN saja jika dibiayai oleh APBD harus ada regulasi khusus agar memudahkan kerja KPU, DPT diambil dari Pilpres atau Pilkada sebelumnya karena sudah dimutakhirkan sebelumnya bukan dari DP4 dari Pemprov/Pemko/Pemkab dan Perlu diadakan pemutakhiran data secara reguler yang melibatkan stakeholder dan KPU, dan Harus ada uji publik terhadap proses pencalonan terhadap syarat calon. (asniawaty hasibuan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here