KPU Terus Berbenah menghadapi PILKADA 2017, 2018, DAN PEMILU 2019

0
800

Rakor Teknis Penyelenggara Bandung 12 Maret 2016BANDUNG-Bertempat di Best Western Premiere La Grande Hotel, Bandung, 10-12 Maret 2016, KPU menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Penyelenggara Pemilu. Rakor dihadiri oleh seluruh Anggota KPU RI dan Anggota KPU Provinsi Divisi Teknis dan Kabag Teknis Sekretariat KPU Provinsi se Indonesia. Rakor bertujuan mengevaluasi teknis Pilkada 2015, persiapan Pilkada 2017, memaparkan dan mengkonsolidasikan arah dan strategi program teknis KPU tahun 2016, dan menghimpun masukan terkait isu strategis persiapan Pemilu 2019.

Sebagaimana diketahui Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2015, telah meninggalkan catatan keberhasilan yang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.  Namun juga menyisakan  kelemahan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan di berbagai aspek. Dalam proses itu divisi teknis menjadi salah satu bagian yang memegang peran penting. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Husni Kamil Manik  saat membuka Rapat Koordinasi. “Pilkada 2015 relatif berjalan baik, mementahkan prasangka sejumlah pihak. Rekan-rekan penyelenggara yang bertugas sebagai Divisi Teknis memiliki banyak pengalaman strategis yang perlu kita jadikan media pembelajaran bersama untuk memperbaiki Pilkada 2017 dan 2018 serta Pemilu 2019,’’ujar Husni dalam sambutannya.

Dalam pengantar orientasi Rakor, Anggota KPU RI Divisi Teknis Hadar Nafis Gumay mengingatkan peserta bahwa masih banyak tugas kita yang belum optimal dijalankan. “Jangan terlena dengan sejumlah capaian yang kita raih sebab setelah kita laksanakan evaluasi penyelenggaraan Pilkada yang lalu, masih terdapat sejumlah permasalahan mulai dari tingginya kasus pengajuan sengketa, tingginya invalid vote dan rendahnya partisipasi masyarakat di sejumlah daerah,” ujar Hadar.

Hadar juga menekankan pentingnya penggunaan sistem informasi untuk mengurangi permasalahan yang akan muncul. “Kita belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi yang ada secara optimal, karena masih banyak daerah yang Pilkadanya sudah selesai namun informasi yang harus diinput ke Sistem Perhitungan (SiTung), Sistem Pergantian Antar Waktu (SimPAW), dan Sistem Informasi Tahapan Polkada (SiTap) justru belum dilakukan, padahal sistem informasi tersebut penting bagi publik ujtuk menilai KPU telah bekerja secara transparan. Transparansi data akan menumbuhkan kepercayaan publik kepada kita dan bisa mengeliminir gugatan publik kepada KPU. Jadi kita minta daerah yang belum melengkapi sistem informasi segera melengkapinya, jangan sampai kita beri sanksi, ” tegas Hadar.

Rapat kordinasi yang baru pertama kalinya dilaksanakan khusus membahas teknis kepemiluan ini di harapkan dapat memberikan masukan serta menginventarisir masalah yang terjadi di daerah pasca Pilkada serentak 2015. Rakor yang berlangsung selama tiga hari diisi dengan pemaparan dari seluruh anggota KPU RI dan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi sejumlah issu strategis terkait penyempurnaan PKPU Pilkada 2017, mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), dan issu persiapan Pemilu 2019. Dalam Rakor ini Anggota KPU Sumut Divisi Teknis Benget Silitonga menyampaikan sejumlah usulan perbaikan terkait teknis penyelenggaraan Pilkada seperti penyempurnaan regulasi dan aplikasi Silon supaya bisa mendeteksi atau memverifikasi duplikasi dukungan pemilih untuk calon perseorangan, dan prosedur penyerahan B1-KWK Parpol yang diusulkan dilakukan terpusat melalui KPU RI. “Kantor Pusat Parpol semuanya kan ada di Jakarta. Akan lebih efisien dan efektif bila B1-KWK Parpol diserahkan melalui KPU RI sebelum masa pendaftaran berakhir,” ujar Benget saat berbicara di kelompok/kelas A yang khusus membahas Pencalonan. Semua usulan yang masuk dalam Rakor ini tentu masih akan diperdalam oleh KPU RI.

Saat penutupan Rakor, Hadar Nafis Gumay mengingatkan peserta akan meningkatnya beban kerja KPU Provinsi dan Kab/kota secara luar biasa menjelang Pemilu 2019. “Mulai tahun 2017 beban kerja KPU akan meningkat, khususnya bagi KPU yang menyelenggarakan Pilkada. Selain menjalankan tahapan Pemilu 2019, verifikasi parpol, bersamaan kita juga akan menjalankan tahapan Pilkada 2018. Untuk itu mari kita terus berbenah mempersiapkan tata kerja dan meningkatan kapasitas kelembagaan kita,” ujar Hadar  menutup acara Rakor. (benget silitonga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here