KPU Sumut Instruksikan Pengawasan Melekat pada Pengumuman DPS

0
654
Cek DPS
CEK DPS : Anggota KPU Sumut Yulhasni dan seorang warga Desa Aek Ngali, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal mengecek nama di DPS. (foto : dokumentasi kpu sumut)

MEDAN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara mengintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2015 untuk memastikan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung sesuai aturan dan pengawasan tersebut bersifat melekat. Koordinator Divisi Data dan Sosialisasi KPU Sumut, Yulhasni mengatakan, sesuai dengan Peraturan KPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS berlangsung 10-19 September 2015.

Menurut Yulhasni, pengumuman DPS tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat sehingga mereka dapat memastikan ada tidaknya nama mereka di DPS. Dikatakan Yulhasni, dalam Peraturan KPU No 4 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pasal 14 disebutkan bahwa PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS. ‘’Dalam pasal 17 disebutkan bahwa pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS,’’jelas Yulhasni.

Dikatakan Yulhasni, usulan perbaikan kepada PPS oleh masyarakat tidak hanya berupa nama mereka yang tidak tercantum. ‘’Masyarakat juga bisa mengusulkan kepada PPS bilamana dalam DPS tersebut mereka menemukan syarat-syarat terdaftar sebagai pemilih tidak dipenuhi. Misalnya ada yang meninggal, sudah menjadi anggota TNI/Polri, pindah domisili, dan terdaftar lebih dari 1 kali di DPS,’’kata Yulhasni seraya menambahkan bahwa masyarakat juga bisa mengusulkan ke PPS jika ada pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak tercantum di DPS.

Lebih lanjut dikatakan Yulhasni, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2015 agar melakukan monitoring melekat pada proses pengumuman DPS tersebut. ‘’Jangan ada lagi istilah laporan PPK, PPS, dan sebagainya. Komisioner KPU Kabupaten/Kota harus terjun langsung ke lapangan memastikan pengumuman DPS tersebut sesuai aturan,’’tambah Yulhasni. (rel).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here