Usulan Pilkada Serentak 2016 Menguat

0
824

JAKARTA-Aspirasi untuk memundurkan pemilihan kepala daerah dari tahun 2015 menjadi tahun 2016 semakin kuat. Selain alasan kesiapan yang terbatas, pilkada serentak yang jatuh pada Desember 2015 dikhawatirkan juga menghadapi ancaman bencana banjir.

”Masalah cuaca tak diperhitungkan pembuat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) pilkada, padahal ini penting karena jika digelar Desember, akan terancam bencana banjir,” kata Ketua Perludem Didik Supriyanto saat diskusi yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (22/12).

Menurut Didik, pilkada serentak yang didanai APBD dikhawatirkan juga riskan karena bisa tak berjalan serentak akibat KPU daerah diintervensi pemerintah daerah. ”Selama masih pakai APBD, pelaksanaannya terancam,” ujarnya.

Didik mengatakan, kasus intervensi anggaran pilkada yang paling menonjol adalah pilkada di Lampung yang dananya tak lekas turun. ”KPU Lampung tak bisa berbuat banyak, akhirnya pilkada harus mundur hingga hampir satu tahun,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menambahkan, pada tahun 2015 pemilih masih merasakan kejenuhan setelah Pemilu 2014. ”Jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden selama ini mengacaukan tatanan politik dan merusak rasionalitas pemilih. Sebab itu, penundaan pilkada ke tahun 2016 akan menormalkan rasionalitas pemilih,” ujarnya.

Titi mengatakan, pemilih pada tahun 2016 bisa menilai secara rasional bagaimana kualitas pemerintahan yang diusung partai politik pemenang. ”Jarak pemilu nasional dengan pilkada serentak minimal harus dua tahun agar mengurangi kejenuhan dan bisa meningkatkan partisipasi. Partai politik juga memiliki kesiapan untuk konsolidasi internal dan mengatasi konflik,” jelasnya.

Adapun Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, wajar jika ada aspirasi yang meminta pilkada diundur dua tahun lagi. Kalaupun perppu pilkada disetujui, tak berarti lantas aman. Masih akan banyak masalah, misalnya gugatan terhadap undang-undang pilkada yang baru.

”Jadi, wajar jika pilkada harus diundur 2016. Belum lagi nantinya ada tahapan pilkada yang panjang, terutama uji publik yang memakan waktu enam bulan,” kata Jeirry.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, jika ada putaran kedua, konsekuensinya akan melampaui tahun 2015. ”Artinya, (pilkada) bisa digelar tahun 2016. Namun, ini masih jadi diskusi di Kementerian Dalam Negeri. Alasannya, apakah putaran kedua tahun 2016 akan memudahkan atau menyulitkan pilkada serentak,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Komite Pengawas Pembangunan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, perppu akan mengatur kembali pengunduran jadwal pilkada dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Sumber: Kompas, 23 Desember 2014, halaman 5

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here