KPU RI Perintahkan KPU Kabupaten/Kota Menunda Tahapan Pilkada 2015

0
1355
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea

Disahkannya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tidak Langsung oleh DPRI RI beberapa waktu lalu telah menimbulkan berbagai polemik di berbagai tingkatan termasu di kalangan masyarakat umum. Menyikapi diberlakukannya undang-undang ini, KPU RI melalui surat edarannya memerintahkan KPU Kabupaten?kota untuk menunda sementara tahapan Pilkada 2015 yang pada bulan ini sudah masuk dalam tahapan persiapan.

Seperti disampaikan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, surat edaran KPU RI tersebut sudah dikirimkan ke KPU Kabupaten/Kota. Dimana, surat dimaksud adalah Surat Edaran Nomor 1600/KPU/X/2014 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Tahun 2015 tertanggal 2 oktober 2014 yang isinya meminta agar seluruh jajaran KPU kabupaten/kota yang tengah mempersiapkan tahapan Pilkada 2015 mendatang agar menunda sementara tahapannya hingga munculnya undang-undang baru yang mengatur pelaksanaan pilkada langsung atau tidak langsung.

“Surat edaran tersebut sudah kita terima dan langsung kita kirimkan ke 14 KPU kabupaten/kota di Sumatera Utara yang menurut jadwal akan menggelar Pilkada tahun 2015 mendatang,” papar Mulia Banurea.

Penundaan tahapan Pilkada, menurut Mulia akan dilaksanakan hingga munculnya undang-undang baru yang mengatur pelaksanaan Pilkada di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Dengan adanya surat edaran dari KPU RI ini, menurut Mulia akan menjawab kebingungan penyelenggara, terutama yang sudah menjalankan tahapan Pilkada di beberapa KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Dalam surat edaran juga disampaikan, berkenaan dengan pengelolaan anggaran hibah daerah yang diperuntukkan untuk tahapan Pilkada agar KPU Kabupaten/Kota  tidak melaksanakan kegiatan yang berimplikasi pada pengeluaran atau penggunaan dana hibah. Jam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here