KPU Apresiasi Kondusifitas Masyarakat Sumut

0
6275
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara sangat mengapresiasi sikap masyarakat Sumut yang semakin dewasa dalam berdemokrasi sehingga tidak terjadi gejolak berarti. KPU Sumut juga mengapresiasi kondusifitas masyarakat Sumut dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea menyampaikan hal tersebut di kantornya, Jumat (22/8) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014.

“Selama proses Pilpres 2014 sampai batas PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) suasana Sumut tetap kondusif, meskipun terkait PHPU ada yang melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan maupun aspirasi sehubungan dengan hak konstitusi warga adalah sebagai wujud dari jalannya sebuah demokrasi,” paparnya.

Pantauan kita, lanjut Mulia unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Sumut sebagai sarana penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib dan tidak ada gejolak. Pasca putusan MK, masyarakat Sumut juga tetap mengedepankan rasa saling menghargai dan memberikan rasa aman bagi semua kalangan.

“Masing-masing tim dari kedua pasangan Capres/Cawapres juga bisa menerima keputusan MK dan tidak lagi mengerahkan massa hanya untuk mempertanyakan hal-hal yang diluar dari ranah kita,” paparnya.

Setiap kali masyarakat menyampaikan aspirasinya lewat demo di KPU Sumut, kata Mulia Banurea KPU Sumut dalam hal ini sebagai penyelenggara Pemilu mengapresiasi segenap elemen masyarakat termasuk pihak TNI dan Polri, pemerintah serta media massa yang bersinergi menciptakan suasana kondusif di Sumatera Utara.

Suasana yang aman dan kondusif, menurut Mulia sangat diharapkan bisa berlanjut ke pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada di 15 kabupaten/kota se-Sumut pada 2015 nanti.

“Harapan kita, semua pimpinan Parpol di Sumut, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar senantiasa menjaga kondusifitas Sumut dengan tidak memaksakan kehendak dan melanggar peraturan perundang-undangan terkait sengketa Caleg terpilih (Calih) sebagai perwakilan dari Parpol yang duduk di legislatif,” tandasnya.

Karena, sengketa dalam Pemilu legislatif sudah diselesaikan di MK, kecuali bagi Caleg terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk duduk di legislatif, sesuai PKPU 29, Pasal 50, yakni mengundurkan diri, TMS juga berlaku untuk yang berhalangan tetap atau meninggal dunia dan adanya putusan berkekuatan hukum tetap dengan tuntutan di atas 5 tahun penjara. Jam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here