Persoalan Pelanggaran Diproses Oleh Lembaga yang Berwenang

0
790

Benget copyDalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi dan sidang pelanggaran kode etik di DKPP, ada beberapa penyelenggara pemilu yang dihadirkan sebagai saksi. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Benget Silitonga, Sabtu (16/8) jika ada penyelenggara yang benar-benar melakukan kesalahan dan pelanggaran kode etik, KPU Sumut mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menindaknya.

KPU Sumut menyerahkan sepenuhnya persoalan pelanggaran untuk diproses oleh lembaga yang berwenang. Kita tidak akan mempertahankan penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran,” paparnya.

Pernyataan Pimpinan Bawaslu Sumut Aulia Andri beberapa waktu lalu meminta KPU Sumut untuk proaktif dalam merespon setiap perkembangan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi terhadap PPS, PPK dan komisioner.

Contoh kasus yang ada pasca Pilpres 2014 adalah ketika ada anggota PPS TPS 3, Bahulahusa, Kecamatan Mazino, Nias Selatan yang memberikan kesaksian di persidangan MK, dimana dirinya mengaku melakukan pencoblosan surat suara salah satu pasangan calon sampai 6 kali.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga menegaskan apabila pernyataan itu benar, maka sudah menjadi tugas Bawaslu untuk membawanya ke ranah hukum. Sebab,  hal itu merupakan pelanggaran pidana.

Dalam beberapa kasus PHPU dan pelanggaran kode etik, posisi KPU akan menerima apapun hasil pembuktian dari pernyataan tersebut. Jika dalam kesaksiannya penyelenggara memberikan keterangan palsu, maka hal itu merupakan bukan lagi ranah KPU tapi sudah menjadi wewenang MK. Jam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here