You are here: Home » Berita » KPU Sumut Hadiri Raker Pelaporan Dana Kampanye

KPU Sumut Hadiri Raker Pelaporan Dana Kampanye

259 Views
raker-hukum

RAKER PELAPORAN DANA KAMPANYE : Anggota KPU se Indonesia menghadiri kegiatan Rapat Kerja Pelaporan Dana Kampanye yang diadakan KPU RI. (foto : fairuz muhammad/kpu sumut)

JAKARTA-Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Divisi Hukum, Evi Novida Ginting menghadiri Rapat Kerja (Raker) Persiapan Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2017, 6-8 Oktober 2016 di Kantor KPU RI Jakarta.

Menurut Evi Novida Ginting, dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU RI Ida Budhiati mengingatkan agar para calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 agar lebih  banyak melakukan kegiatan kampanye yang bersifat edukatif. “Semangat pembuat undang-undang itu ingin mendorong calon-calon melakukan kegiatan kampanye yang sifatnya edukasi, menyapa langsung pemilihnya,” ujar Evi Novida Ginting menirukan arahan Ida Budhiati.

Kegiatan yang dihadiri peserta dari perwakilan KPU Provinsi se Indonesia, menurut Evi Novida Ginting mengatakan, KPU RI menghimbau agar KPU di daerah mengingatkan peserta  Pilkada agar perbanyak kampanye dengan metode tatap muka.

“Ingatkan kepada calon, kan lebih bagus ketemu langsung kepada calon-calon pemilih dari pada hanya sekedar kenal gambar, gambar wajah dijalanan. Mereka mungkin bisa lebih bahagia disapa langsung oleh calon (pemimpin) nya,” himbau Ida seperti ditirukan Evi Novida Ginting.

Dijelaskan Evi Novida Ginting, kegiatan tersebut juga disosialisasikan ketentuan PKPU Nomor 13 tahun 2016.

‘’KPU mempunyai kebijakan dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta pemilihan untuk menyusun laporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel,’’ujar Evi Novida Ginting seraya menambahkan dalam rangka memudahkan peserta pemilihan menyusun Laporan Dana Kampanye diterbitkan alat bantu aplikasi. ‘’Selanjutnya menjadi kewajiban bagi KPU Provinsi membentuk helpdesk,’’  kata Evi.

Evi menjelaskan, perubahan Peraturan KPU dilakukan dengan  adanya perubahan UU No. 10 tahun 2016. ‘’Salah satunya adalah pembatasan dana kampanye dalam hal pembuatan bahan kampanye sudah ditentukan 30 % dikalikan jumlah pemilih,’’kata Evi Novida Ginting. (fairuz muhammad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top