Myntra coupons site- fashion shop for casual, footwear,wear kurti, wallet,loafer,fastrack, roadster

top Flipkart coupon voucher code and shop for moto phone,kurtis, new handbag, book,headphone, samsung electronic big order

abof coupons code 2017

promo coupon code for brands like Flipkart, myntra, Amazon, godaddy, Shopclues, pizza hut, dominos and more best deals

Home » Artikel » Pemilu 2014 : Banyak Warga yang Memilih Golput dan Terpaksa (jadi) Golput

Pemilu 2014 : Banyak Warga yang Memilih Golput dan Terpaksa (jadi) Golput

Pemilu 2014Salurkan suara Anda jika Anda ingin desebut sebagai warga negara yang baik. Dan, jangan bersungut-sungut ketika orang-orang yang akhirnya terpilih tidak sesuai dengan hati nurani Anda. Ungkapan ini seringkali disampaikan oleh pengamat politik, calon legislatif, penyelenggara pemilu dan status di media sosial.

Pada waktu Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung Rabu, 9 April 2014 kemarin, antusiasme masyarakat untuk memilih terlihat sangat tinggi. Pantauan di beberapa TPS, masyarakat sejak pagi sudah mendatangi TPS untuk menyalurkan suaranya. Ada juga warga yang tidak menyalurkan suaranya alias golput dan memilih diam saja di rumah atau malah pergi wisata ke luar kota.

Namun, sayang seribu kali sayang, dari beberapa TPS yang ada di kota Medan saja ternyata banyak warga masyarakat yang tak bisa memilih karena tidak memiliki undangan (form-C6), e-KTP belum siap dicetak serta alasan lainnya. Permasalahan ini menjadikan warga terpaksa jadi golput karena dipersulit untuk mencoblos.

Anggota Panwas Mandailing Natal Aswin Hasibuan menyampaikan, bahwa dirinya sendiri datang ke TPS tidak memiliki form C6. Dan ketika datang ke TPS dengan menunjukkan KTP saja, petugas KPPS hampir menolaknya dan menyuruhnya datang kembali pukul 11.00 WIB. Lalu Aswin menunjukkan daftar namanya ada terdaftar di DPT. Petugas pun membuka berkas-berkas, dan ternyata undangan C6-nya ada dimeja panitia.

“Ini adalah salah satu bukti tidak disalurkannya formulir C6 kepada masyarakat yang berhak untuk memberikan hak suaranya sesuai dengan alamat dan TPS masing-masing,” kata Aswin.

Sama halnya dengan yang dialami Amelia warga Medan Denai, Kelurahan Denai. Ia mengaku dirinya sempat mendatangi TPS 4 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, untuk melihat langsung apakah namanya terdaftar. Namun saat dicek ternyata namanya tidak ada.

“Saya dan suami coba konfirmasi ke panitia pemungutan suara (PPS) di TPS 4, sempat diperiksa nomor registrasinya tapi nama kita tidak ada dan disarankan ke TPS 5,” ujarnya.

Mengingat di lokasi lingkungannya yakni kawasan Jermal 14 Lingkungan 2 terdapat 3 TPS Amel selanjutnya mendatangi TPS 5. Namun, saat sampai di TPS yang disarankan, sambutan yang diperoleh kurang baik dan hanya disarankan ke kantor lurah tanpa mau memeriksa daftar terlebih dahulu apakah nama kami ada di dalam DPT.

Ketua PPS Denai, M Norman yang juga Kepling I Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, sempat meminta maaf, karena ketidakpahaman anggotanya.

Masih banyak permasalahan yang tidak semestinya terjadi. Pemilu legislatif dan DPD setiap 5 tahun sekali seharusnya semakin membaik, ini malah sebaliknya. Banyak TPS-TPS memulai pemungutan dan penghitungan suara tidak tepat waktu. Masih banyak ditemukan pemungutan suara yang molor hingga dimulai dari jam 08.00 – 08.30 WIB, seharusnya sudah dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Ada juga TPS yang tidak layak dan kursi tempat duduk calon pemilih antri yang kurang dan seadanya. Dibeberapa TPS ada yang kekurangan surat suara dan surat suara tertukar.

Pantauan di beberapa TPS ada juga pemilih yang salah memasukkan surat suara, ini adalah akibat dari minimnya sosialisasi jenis surat suara, kalaupun ada sosialisasi hanya beberapa hari jelang 9 April kemarin, jangkauan sosialisasinya kurang merata.

Jika melihat proses perhitungan suara di TPS, seperti yang pengakuan Anto di TPS 41 dan 42 di Kelurahan Helvetia Tengah, sangat ribet dan melelahkan (bagi petugas) dan warga yang melihat. Selain itu tentu saja sangat berpotensi untuk terjadinya kesalahan karena faktor kelelahan petugas, juga pemahaman yang tak standar tentang suara sah.

Kerumitan pertama, dimulai dari kertas C1 yang berhologram untuk merekap suara caleg dan parpol cukup tebal karena memuat seluruh nama caleg (sekitar 10 caleg per parpol). Ada sekitar 20-an lembar, cukup tebal dan membuat petugas rekap kelelahan.

Kedua, papan untuk menempelkan kertas C1 hanya cukup untuk memuat 4 jenis kertas C1. Jadilah petugas harus bolak balik atau melompat-lompat saat membuka lembar demi lembar kertas C1 sesuai surat suara yang dicoblos pemilih. Bisa dibayangkan jika pemilih mencapai 300, maka berapa kali tangan petugas harus bolak-balik membuka kertas C1 seukuran kertas plano yang ada.

“Tak terelakkan beberapa kali hampir terjadi salah isi dari petugas. Beruntung warga yang menyaksikan, mungkin TS dari salah satu partai berteriak mengingatkan si petugas. Perttanyaannya, proses perhitungan rata-rata selesai sampai pukul 19.00 WIB, apakah warga terus ikut memantau?” papar Anto.

Ketiga, lanjutnya ada juga petugas yang menghitung tak sesuai petunjuk yang ada, misalnya harus dimulai dari surat suara DPR RI baru ke bawah dan terakhir DPD. Dua TPS yang diamati Anto justru memulai dengan DPD yang tak serumit perhitungan untuk DPR/DPRD.

Keempat, masih ada petugas yang salah dalam memahami hasil coblosan yang sah. Saat ada surat suara yang dicoblos pada tanda gambar parpol dan caleg, dihitung sebagai suara parpol. Dari luar saya membisiki petugas, itu salah, harusnya suara untuk si caleg.

“Bukan Pak, suaranya ya untuk partai”. Ehh anehnya semua parpol tak ada yang protes. Namun beruntung, jelang malam, saat saya kembali ke TPS yang sama, perhitungan ulang dilakukan lagi, karena ada petugas yang kemudian menyadari kesalahannya.

Menyikapi permasalahan yang muncul pada Pemilu lalu, Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga mengakui kalau petugas PPS di TPS banyak yang tidak mengerti betul aturan-aturan dan undang-undang tentang kepemiluan.

“Pada pemilihan presiden nanti, kita tetap berupaya untuk melakukan bimbingan teknis tentang tata cara pemilihan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta mengacu kepada Peraturan KPU (PKPU),” tegasnya. (James P. Pardede)

Check Also

Kaum Miskin Kota Tak Pernah Berharap Lebih pada Pemerintah

Oleh : James P Pardede Matahari pagi terasa panas dan menusuk ke pori-pori, pukul 09.00 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *