Myntra coupons site- fashion shop for casual, footwear,wear kurti, wallet,loafer,fastrack, roadster

top Flipkart coupon voucher code and shop for moto phone,kurtis, new handbag, book,headphone, samsung electronic big order

abof coupons code 2017

promo coupon code for brands like Flipkart, myntra, Amazon, godaddy, Shopclues, pizza hut, dominos and more best deals

Home » Artikel » Belum Miliki Izin Cuti Kampanye, Bawaslu Ancam Pidanakan KDh

Belum Miliki Izin Cuti Kampanye, Bawaslu Ancam Pidanakan KDh

fotoMedan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut mengancam akan melaporkan kepada polisi para kepala daerah (KDh) yang tak memiliki izin cuti berkampanye, tetapi terlibat dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Langkah tersebut akan diambil dengan terlebih dahulu menyurati KDh yang ikut dalam kegiatan kampanye.

Anggota Bawaslu Sumut Aulia Andri, mengatakan, sampai saat ini baru Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang sudah memberikan izin cuti kampanyenya kepada pengawas. Padahal, dari pendataan Bawaslu Sumut, setidaknya 20 kepala daerah yang merupakan kader parpol dan diperkirakan masuk dalam kampanye Pilpres kali ini.

“Kita akan jadikan temuan, dan tidak tertutup kemungkinan kita laporkan ke pihak kepolisian karena menyalahi PP No 18/2013 dan UU Pilpres No 42/2008,” kata Aulia, mengomentari KDh yang belum punya izin kampanye, Rabu (11/6).

Bawaslu, kata Aulia, mewanti-wanti penggunaan fasilitas negara, pengerahan PNS serta penyelewengan APBD dalam Pilpres 2014 karena keterlibatan kepala daerah. Pengerahan PNS oleh KDh untuk memilih salah satu pasangan merupakan pidana. “Pengerahan dukungan agar PNS memilih itu bisa dipidana. Pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayar 1, 2 dan 5 merupakan tindak pidana pemilu presiden/wakil presiden,” jelasnya.

Anggota KPU Sumut Yulhasni, mengatakan, sesuai aturan, izin kampanye setiap KDh itu harus diberikan kepada jajaran pengawas untuk diawasi. “Kita hanya menerima laporan tim kampanye saja,” singkatnya.

Kaji Dugaan Pelanggaran

Selain itu, Aulia Andri mengungkapkan, pihaknya juga tengah mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam kampanye capres nomor urut 2, Jokowi, di Kabupaten Karo. Bawaslu mencatat bahwa kunjungan beserta kampanye Jokowi di Karo tak dilengkapi dengan persyaratan kampanye.

Menurut Aulia Andri, seyogianya dalam setiap kampanye, Panwaslu kabupaten/kota berhak mendapat pemberitahuan tentang tempat, hari, beserta penanggungjawab pelaksanaan kampanye. Namun yang terjadi dalam kampanye Jokowi di Karo, Panwaslu tidak menerima pemberitahuan tersebut. “Laporan Panwas kita di sana ada seribuan orang yang mengikuti kampanye. Dan pengawas kita menemukan bahwa tim kampanye tidak mengirimkan undangan yang berisikan tentang tempat, hari dan penanggungjawab kegiatan,” ujarnya. (iskandar z siahaan)

http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/06/12/100220/bawaslu_ancam_pidanakan_kdh/#.U5luKXJ_uGM

 

Check Also

Komisi II DPR RI akan Kunjungi KPU Sumut

Dijadwalkan, Selasa (5/8) Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan akan mengunjungi kantor KPU Sumut …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *