Visi Misi Peserta Pemilu Harus Sesuai Garis Pembangunan

0
94
Jakarta, kpu.go.id – Pemerintah telah merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 diharapkan diikuti oleh peserta pemilu baik partai politik, capres-cawapres maupun calon perseorangan DPD.
 
Ketua KPU RI Arief Budiman mengharapkan seluruh tim kampanye peserta pemilu dalam menyusun visi dan misi harus memahami RPJPN ini. Sedangkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 ini periode terakhir dari RPJPN 2005-2025, sehingga semua harus bisa menyesuaikan dengan garis-garis pembangunan yang telah ditetapkan.
 
“Kita akan melaksanakan proses pemilihan pemimpin di eksekutif dan legislatif, selain melibatkan jumlah orang yang banyak, juga harus menggunakan anggaran yang cukup besar. Ada juga keterlibatan stakeholder kementerian/lembaga terkait, selain semua unsur penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta peserta pemilu dan masyarakat pemilih. Untuk itu, kita semua harus bisa selenggarakan pemilu dengan baik,” tutur Arief saat membuka acara Penyampaian Teknokratik RPJMN 2020-2025, Selasa (25/9/2018) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI.
 
Arief juga menyampaikan, saat ini KPU telah menetapkan partai politik peserta pemilu, Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPD, Calon Presiden dan Wakil Presiden, berikut nomor urutnya, serta tengah memulai tahapan kampanye pemilu 2019. Untuk itu semua harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN ini.
 
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa Indonesia sudah mempunyai visi dan misi yang abadi dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.
 
“Jika dulu ada GBHN, maka sekarang ada RPJPN yang mengacu pada UU dengan durasi 20 tahun, sehingga nanti pada tahun 2025 kita akan menyusun RPJPN berikutnya 2025-2045. Sedangkan pada RPJMN 2020-2025 ini nantinya disesuaikan dengan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019,” jelas Bambang di hadapan para undangan yang juga berasal dari partai politik dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.
 
Sinkronisasi RPJMN dan RPJPN ini penting, tambah Bambang, karena RPJMN ini akan menjadi penjabaran visi dan misi presiden yang isinya tetap berpedoman pada RPJPN. Bappenas yang menyiapkan rancangan awal dengan pendekatan teknokratis, tanpa muatan politiknya, kemudian nantinya dibahas final dengan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden.
 
Sementara itu, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari pada kesempatan tersebut juga menyampaikan kebijakan KPU yang tengah dilaksanakan, yaitu tahapan kampanye Pemilu 2019. Kampanye ini dilakukan untuk pendidikan politik bagi masyarakat dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019. KPU juga memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (hupmas kpu Arf/Foto: Dosen/ed diR)